Di Indonesia, program pembiayaan syariah semakin diminati pelaku usaha

Di Indonesia, arus minat terhadap pembiayaan syariah tidak lagi bisa dibaca sebagai gejala sesaat. Di tengah pertumbuhan kredit industri perbankan yang berada di kisaran 7,77% year-on-year, pembiayaan berbasis prinsip syariah justru bergerak lebih cepat dengan pertumbuhan sekitar 8,37% yoy. Angka ini terasa “hidup” di lapangan: dari pengusaha makanan rumahan yang butuh tambahan modal bahan baku, sampai pemilik bengkel yang ingin memperbarui peralatan tanpa skema berbunga. Pergeseran ini juga dipengaruhi harapan publik pada sistem yang lebih adil, transparan, dan menjaga keseimbangan risiko—bukan hanya memindahkan beban ke satu pihak.

Perkembangan tersebut terlihat pada laporan penyaluran pembiayaan sejumlah pemain besar. Bank Syariah Indonesia mencatat pembiayaan 2024 sekitar Rp278,48 triliun dengan pertumbuhan 15,88% yoy, sementara bank syariah lain melaporkan kenaikan solid pada 2025. Di saat ekonomi global masih sering memunculkan ketidakpastian, pelaku usaha di berbagai kota memilih jalur pendanaan yang mereka anggap lebih “selaras nilai” sekaligus makin praktis karena digitalisasi. Dari bank hingga platform urun dana, ekosistem keuangan syariah tumbuh menjadi opsi yang makin mudah diakses dan makin relevan bagi kebutuhan pembiayaan bisnis modern.

• Pertumbuhan pembiayaan syariah melampaui laju kredit perbankan secara umum (8,37% yoy vs 7,77% yoy), menandakan perubahan preferensi pasar di Indonesia.
• Bank besar seperti BSI mencatat pembiayaan 2024 sekitar Rp278,48 triliun dan tumbuh 15,88% yoy.
• Penyaluran ke UMKM ikut menonjol: pada 2025, pembiayaan UMKM BSI mencapai Rp49,87 triliun dengan pertumbuhan 14,91% yoy.
• Bank lain menguat di segmen ini: BCA Syariah menyalurkan pembiayaan UMKM sekitar Rp1,7 triliun pada kuartal I-2025 dengan kualitas terjaga (NPF sekitar 1,1%).
• Minat pelaku usaha didorong kombinasi nilai (akad jelas, anti riba), digitalisasi, dan opsi baru seperti investasi syariah melalui urun dana atau sukuk.

Tren di Indonesia: pembiayaan syariah makin jadi arus utama bagi pelaku usaha

Di banyak daerah, cerita pertumbuhan perbankan syariah sekarang terasa lebih dekat dengan rutinitas para pelaku usaha ketimbang sekadar statistik. Ambil contoh tokoh fiktif bernama Nisa, pemilik usaha mikro kue basah di Depok. Ia memulai dari pesanan tetangga, lalu masuk ke layanan katering kantor kecil. Saat permintaan naik, tantangannya bukan ide produk—melainkan ritme kas: pembayaran dari pelanggan kadang mundur, sementara bahan baku harus dibeli harian. Di titik inilah pembiayaan berbasis akad menjadi alat manajemen yang ia anggap “lebih masuk akal”, karena struktur biaya dan kewajiban lebih jelas sejak awal.

Secara industri, laju pertumbuhan juga memperkuat narasi tersebut. Ketika kredit perbankan tumbuh sekitar 7,77% yoy, pembiayaan syariah berada di kisaran 8,37% yoy. Selisihnya terlihat kecil, tetapi dampaknya besar karena menggambarkan perubahan selera: masyarakat menilai skema syariah semakin kompetitif, bukan hanya “opsi religi”. Di pasar yang makin sensitif terhadap biaya dana dan risiko gagal bayar, model yang menekankan kejelasan akad, transparansi, serta pembagian risiko dapat menjadi pembeda.

Nama-nama bank besar memperlihatkan konsistensi penguatan. BSI melaporkan pembiayaan 2024 sekitar Rp278,48 triliun, tumbuh 15,88% yoy, menunjukkan ekspansi yang tidak semata bertumpu pada satu segmen. Bank lain juga mencatat akselerasi: Bank BJB Syariah melaporkan pertumbuhan hingga semester I-2025 sekitar 9,5% yoy, dan BCA Syariah melesat hingga sekitar 18,2% yoy pada pertengahan 2025. Ini menandakan permintaan tidak terkonsentrasi—dari konsumsi hingga pembiayaan bisnis dan UMKM, semuanya bergerak.

Untuk segmen usaha mikro, data 2025 menjadi penanda penting. BCA Syariah menyalurkan pembiayaan UMKM sekitar Rp1,7 triliun pada kuartal I-2025, dengan kualitas pembiayaan yang disebut terjaga lewat NPF sekitar 1,1%. Di sisi lain, BSI mencatat pembiayaan UMKM sekitar Rp49,87 triliun per Maret 2025, tumbuh 14,91% yoy, dengan jumlah nasabah UMKM menembus 360.000+. Ini bukan hanya angka, melainkan gambaran bahwa UMKM—mulai dari fesyen muslim, kuliner, hingga jasa—sedang menemukan jalur pembiayaan yang terasa lebih “nyambung” dengan siklus bisnis mereka.

Jika ditarik ke konteks 2026, pertanyaan pentingnya adalah: apakah tren ini akan bertahan? Indikasinya kuat, karena pendorongnya bukan satu faktor. Ada kombinasi dukungan regulasi, penguatan literasi, serta teknologi yang menurunkan biaya akses. Bahkan beberapa bank menegaskan bahwa pembiayaan syariah kini berada pada posisi arus utama, bukan sekadar alternatif. Insight akhirnya: ketika pelaku usaha merasakan kemudahan dan kejelasan skema, preferensi pasar berubah secara permanen.

Kenapa program syariah dipercaya: akad jelas, transparansi, dan pembagian risiko

Yang paling sering disebut para nasabah bukan hanya label “syariah”, tetapi rasa aman karena akad dijelaskan sejak awal. Dalam praktik, banyak pelaku usaha kecil merasa lelah dengan biaya tersembunyi atau istilah yang sulit dipahami. Pada skema syariah, pembahasan biasanya dimulai dari pertanyaan sederhana: kebutuhan dana untuk apa, sumber pengembalian dari mana, dan struktur transaksi apa yang paling sesuai. Kejelasan ini membuat pelaku usaha lebih mudah menyusun proyeksi, bahkan sebelum uang cair.

Prinsip utama yang mendorong kepercayaan adalah menghindari riba, gharar (ketidakjelasan), dan praktik yang dinilai merugikan salah satu pihak. Dalam pembiayaan berbasis jual beli (misalnya untuk inventaris), harga dan margin disepakati di depan. Dalam pola bagi hasil (yang kerap dipahami sebagai kemitraan), logikanya lebih dekat pada “kita tumbuh bersama”: ketika usaha naik, kedua pihak mendapatkan imbal hasil; ketika ada tekanan pasar, risikonya tidak sepenuhnya dipikul satu pihak. Bagi pelaku usaha, ini terasa lebih manusiawi, terutama di sektor musiman seperti kuliner dan fesyen.

Di lapangan, transparansi bukan jargon. Misalnya, seorang pemilik percetakan kecil di Solo yang ingin membeli mesin potong baru akan menilai tiga hal: cicilan bisa diprediksi, biaya administrasi tidak “mengagetkan”, dan konsekuensi keterlambatan tertulis jelas. Pada keuangan syariah, fokus pada keterbukaan akad membantu menjawab kebutuhan ini. Akibatnya, hubungan nasabah-lembaga keuangan lebih mirip relasi bisnis daripada relasi kreditur-debitur yang kaku.

Ketertarikan juga muncul dari sisi inklusi. Banyak UMKM secara administratif belum sempurna: pembukuan masih sederhana, badan usaha belum rapi, atau agunan terbatas. Sejumlah bank syariah menutup celah itu dengan pendekatan ekosistem dan kemitraan. Praktik seperti linkage—yang sejak pertengahan 2000-an mulai menjadi strategi di sektor ini—mendorong kolaborasi dengan lembaga pendamping atau komunitas sehingga UMKM lebih siap mengakses pembiayaan. Dalam konteks sekarang, pendekatan ini makin efektif karena digabungkan dengan data transaksi digital (misalnya riwayat penjualan) untuk menilai kelayakan lebih akurat.

Segmen konsumsi pun ikut mendorong skala industri. Bank BJB Syariah, misalnya, mencatat porsi pembiayaan konsumsi yang dominan—sekitar 64% dari portofolio—didorong kebutuhan rumah, kendaraan, dan multiguna. Walau terdengar jauh dari UMKM, efeknya merembet: ketika kebutuhan rumah tangga stabil, banyak pelaku usaha rumahan memiliki kapasitas lebih baik untuk menambah produksi dan memperluas pasar. Di titik ini, program syariah bekerja seperti infrastruktur sosial-ekonomi, bukan sekadar produk finansial.

Agar diskusi tetap praktis, berikut ringkasan perbandingan yang sering dipakai konsultan UMKM saat menjelaskan opsi pembiayaan. Tabel ini bukan untuk “menghakimi” model lain, melainkan membantu pelaku usaha memilih yang paling cocok dengan karakter arus kas mereka.

Insight akhirnya: kejelasan akad dan rasa kemitraan membuat pembiayaan syariah terasa lebih relevan bagi pelaku usaha yang mengandalkan arus kas harian.

Digitalisasi perbankan syariah dan investasi syariah: akses modal makin cepat, dari ponsel

Perubahan besar yang sering luput dibahas adalah bagaimana teknologi mengubah pengalaman nasabah. Dulu, mengajukan pembiayaan identik dengan datang ke cabang, membawa berkas tebal, lalu menunggu lama. Kini banyak proses dipangkas: pra-penilaian dilakukan lewat data transaksi, formulir elektronik, hingga verifikasi berbasis aplikasi. Untuk pelaku usaha yang waktunya habis di dapur produksi atau di lapak, penghematan jam kerja ini sama berharganya dengan nominal pembiayaan.

Digitalisasi juga memperluas makna “akses”. Tidak semua pelaku usaha tinggal dekat kantor bank syariah, apalagi di wilayah kepulauan. Ketika layanan berpindah ke aplikasi, jarak menjadi kurang relevan. Dampaknya terasa pada pemerataan: pedagang grosir di kota kecil bisa mengajukan pembiayaan, memantau jadwal pembayaran, dan mengunggah dokumen tanpa harus menutup toko seharian. Pada tahap berikutnya, data digital membuat lembaga pembiayaan lebih mudah menyusun penawaran sesuai profil risiko, bukan sekadar mengandalkan agunan.

Di sisi lain, kanal non-bank ikut memperkaya pilihan, termasuk securities crowdfunding atau urun dana yang menawarkan investasi syariah dengan skema seperti sukuk atau saham. Model ini menarik bagi usaha yang siap bertumbuh dan ingin memperluas modal kerja tanpa pola pinjaman berbunga. Pelaku usaha mendapat tambahan opsi struktur pendanaan, sementara investor mendapat kesempatan menempatkan dana pada proyek yang dinilai sesuai prinsip syariah. Dengan kata lain, ekosistem pendanaan menjadi dua arah: pembiayaan dari lembaga ke UMKM, dan investasi masyarakat ke proyek produktif.

Contoh sederhana: sebuah usaha katering sehat di Bandung ingin menambah dapur produksi dan membeli freezer. Jika ia mengandalkan pinjaman tunggal, ruang geraknya sempit. Tetapi ketika ada opsi pembiayaan dari bank syariah untuk aset utama, ditambah urun dana untuk modal kerja musiman, struktur pendanaan menjadi lebih fleksibel. Pertanyaannya kemudian: bagaimana memastikan tata kelola? Di sinilah peran Dewan Pengawas Syariah pada platform tertentu serta transparansi laporan proyek menjadi krusial, agar kepercayaan investor tidak runtuh.

Perbankan syariah juga tidak tinggal diam. Sejumlah bank menyatakan tetap mendorong ekspansi dengan prinsip kehati-hatian. Misalnya, BCA Syariah melaporkan pembiayaan per Maret 2025 sekitar Rp11,0 triliun (tumbuh sekitar 18% yoy) dan menargetkan pertumbuhan pembiayaan di rentang 13–15% untuk 2025, sambil mengelola risiko. Pesannya jelas: pertumbuhan yang cepat tetap harus disertai kontrol kualitas, karena kepercayaan publik bergantung pada stabilitas portofolio.

Untuk melihat konteks digital dari sisi budaya, Indonesia beberapa tahun terakhir menyaksikan UMKM “naik kelas” berkat live commerce, pembayaran QR, dan pencatatan sederhana berbasis aplikasi. Pembiayaan syariah yang menempel pada kebiasaan digital ini menjadi lebih mudah diterima generasi muda. Insight akhirnya: ketika akses pembiayaan dan akses pasar sama-sama digital, pertumbuhan usaha menjadi lebih terukur dan cepat.

Perbincangan soal ekosistem digital juga ramai di kanal edukasi. Video yang membahas tren keuangan syariah dan UMKM sering membantu pelaku usaha memahami istilah akad, risiko, dan strategi modal kerja secara ringan.

UMKM dan pembiayaan bisnis: studi kasus, kualitas pembiayaan, dan strategi bank

Di ruang rapat kecil sebuah toko grosir milik tokoh fiktif bernama Ardi di Makassar, tantangan utamanya bukan penjualan—melainkan stok. Ia bisa menjual cepat saat musim ramai, tetapi sering terlambat restok karena modal tertahan pada piutang pelanggan. Ardi butuh pembiayaan bisnis yang mengikuti siklus perdagangan: cepat cair, jelas jadwal, dan tidak membuat biaya membengkak saat omset turun sementara. Dalam konteks ini, pembiayaan syariah sering dipilih karena struktur akad membantu Ardi memisahkan kebutuhan aset (rak, kendaraan) dari kebutuhan modal kerja (stok harian).

Bank-bank syariah menyebut strategi yang semakin terarah, terutama memanfaatkan ekosistem nasabah yang sudah ada. Praktiknya, bank melihat rantai pasok: pemasok bahan, distributor, hingga pengecer. Jika Ardi sudah menjadi bagian dari ekosistem yang datanya terbaca—misalnya transaksi rutin dengan pemasok tertentu—bank lebih mudah menilai arus kas dan menyusun plafon yang realistis. Pendekatan ini terasa “adil” karena UMKM tidak dipaksa memenuhi standar korporasi, tetapi dibantu menampilkan kelayakan lewat bukti aktivitas bisnis.

Data kualitas pembiayaan menjadi indikator penting karena banyak orang masih khawatir soal risiko gagal bayar. Pada segmen UMKM BCA Syariah, NPF sekitar 1,1% pada kuartal I-2025 menunjukkan pengelolaan risiko yang rapi. Di BSI, kualitas pembiayaan UMKM juga disebut terjaga dengan NPF segmen ini berada di bawah 4%. Angka-angka tersebut penting dibaca bersama konteks: UMKM adalah segmen yang heterogen, sehingga pendampingan dan seleksi sektor menjadi kunci. Saat bank menekankan kehati-hatian, itu bukan sekadar kepentingan internal, melainkan menjaga ketersediaan dana agar pembiayaan tetap mengalir.

Ada sisi lain yang sering jadi faktor penentu: pendampingan. Banyak bank syariah tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga mendorong pelatihan pencatatan, pengemasan, dan akses pasar. Pelaku usaha yang tadinya tidak punya laporan laba rugi sederhana, setelah didampingi bisa memisahkan uang rumah tangga dari uang usaha. Dampaknya konkret: ketika datang untuk pembiayaan kedua, proses lebih cepat dan plafon lebih sesuai karena datanya lebih tertata. Dalam perspektif ekonomi, pendampingan semacam ini mengurangi moral hazard dan meningkatkan peluang UMKM naik kelas.

Untuk pelaku usaha yang ingin belajar dari contoh kolaborasi, model kemitraan kampus-UMKM juga mulai menonjol. Ada program yang mempertemukan pendamping akademik, komunitas bisnis, dan akses modal untuk membantu UMKM menyiapkan proposal, pembukuan, hingga strategi pemasaran. Salah satu pembahasan kolaborasi semacam ini dapat dibaca melalui liputan tentang kolaborasi kampus dan akses modal, yang menggambarkan bagaimana literasi dan jejaring bisa mempercepat kesiapan UMKM mengakses pembiayaan.

Jika ditanya sektor apa yang paling “nyambung” dengan pembiayaan syariah, jawabannya biasanya sektor yang punya arus transaksi nyata dan kebutuhan aset produktif: kuliner, fesyen, logistik kecil, jasa perawatan, bengkel, hingga usaha rumahan berbasis pesanan. Insight akhirnya: kualitas pembiayaan yang terjaga adalah hasil dari seleksi sektor, pendampingan, dan desain produk yang mengikuti napas UMKM.

Dari program syariah ke ekosistem halal: pelatihan, pendampingan, dan jalur pendanaan baru

Minat pada program syariah tidak berdiri sendiri; ia bergerak bersama ekosistem halal yang semakin matang. Banyak pelaku usaha yang dulu ragu mengurus sertifikasi atau standardisasi, kini melihat manfaatnya karena pasar menuntut transparansi. Ketika produk halal lebih dipercaya, penjualan meningkat, dan kebutuhan modal ikut naik. Maka pembiayaan syariah menjadi “pasangan” alami: bukan hanya karena kesesuaian nilai, melainkan karena rantai bisnisnya saling menguatkan—dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi.

Di lapangan, program pendampingan sering menjadi pembeda antara UMKM yang hanya “mendapat dana” dan UMKM yang benar-benar tumbuh. Pendampingan bisa sesederhana membenahi pencatatan harian, mengajarkan cara menghitung harga pokok, atau melatih negosiasi dengan pemasok. Ketika UMKM memahami struktur biaya, mereka juga lebih siap memilih akad yang tepat. Misalnya, untuk pembelian mesin produksi, akad jual beli dengan margin tetap bisa lebih cocok; sementara untuk ekspansi yang masih dinamis, pola kemitraan yang berbasis bagi hasil bisa dipertimbangkan sesuai kebijakan lembaga.

Kolaborasi lintas lembaga juga mulai populer, terutama untuk sektor ekonomi kreatif. Program seperti AKSES 2025 (kolaborasi pemangku kepentingan dengan platform urun dana) kerap disebut sebagai pintu masuk bagi pegiat kreatif yang ingin mengakses pendanaan yang halal sekaligus bimbingan bisnis. Dalam kerangka seperti ini, pembiayaan tidak hanya dipandang sebagai “uang masuk”, tetapi sebagai paket: ada pelatihan, kurasi kelayakan, dan akses jejaring. Bagi pelaku usaha kreatif—misalnya brand fesyen lokal—kurasi ini membantu memastikan dana digunakan untuk aktivitas yang mendorong skala, bukan untuk menutup kebocoran manajemen.

Jalur pendanaan baru juga mengubah cara UMKM bercerita tentang bisnisnya. Dulu, proposal sering kaku dan penuh istilah yang tidak dipahami pemilik usaha. Sekarang, banyak program meminta narasi yang lebih operasional: masalah apa yang ingin diselesaikan, indikator pertumbuhan apa yang dikejar, dan bagaimana dampak sosialnya. Ini sejalan dengan tren pembiayaan berkelanjutan dan fokus ESG yang makin sering disentuh lembaga keuangan. Dengan demikian, keuangan syariah tidak hanya bicara kepatuhan, tetapi juga dampak jangka panjang—misalnya penyerapan tenaga kerja lokal atau rantai pasok yang lebih etis.

Ada pertanyaan retoris yang kerap muncul di kelas pendampingan: “Kalau produk laku, kenapa masih butuh pembiayaan?” Jawabannya: karena pertumbuhan memerlukan struktur. Tanpa modal kerja yang tepat, usaha yang laku justru bisa kolaps akibat kehabisan stok atau salah kelola arus kas. Pembiayaan syariah yang dirancang untuk tujuan produktif membantu UMKM membangun struktur itu—mulai dari inventaris, sistem produksi, sampai disiplin pencatatan.

Bagi yang ingin memperdalam konteks kolaborasi pembinaan dan akses modal di Indonesia, rujukan mengenai praktik kemitraan dapat memberi perspektif mengapa pendampingan sering sama pentingnya dengan dana. Insight akhirnya: ekosistem halal yang kuat membuat pembiayaan syariah bekerja bukan sebagai “produk”, melainkan sebagai mesin pertumbuhan yang tertata.

Untuk perspektif lapangan, banyak konten video membahas bagaimana UMKM memanfaatkan pembiayaan syariah, termasuk cara menyiapkan dokumen, memahami akad, dan memilih skema yang sesuai kebutuhan usaha.