Ketegangan Arab-Saudi & UEA Di Yaman: Krisis Aliansi Baru

Di Yaman, perang tidak lagi hanya soal garis depan melawan Houthi. Menjelang pergantian tahun 2025 ke 2026, Ketegangan di dalam kubu koalisi sendiri berubah menjadi cerita utama: Arab-Saudi menuding UEA memainkan agenda terpisah di selatan Yaman, sementara Abu Dhabi melihat dukungan pada kekuatan lokal sebagai cara paling “realistis” menjaga jalur laut dan kepentingan keamanan maritim. Puncaknya terjadi ketika serangan udara koalisi pimpinan Saudi menghantam pengiriman yang disebut berisi perlengkapan militer di pelabuhan Al Mukalla. Di atas kertas, operasi itu diklaim terbatas dan terukur; di lapangan, ia memantik ledakan politik yang jauh lebih luas: keadaan darurat, pembatalan pakta keamanan dengan UEA, serta perintah penarikan pasukan dalam hitungan jam. Dari sini, istilah Krisis menjadi lebih tepat daripada sekadar “perselisihan”, karena yang dipertaruhkan bukan hanya satu pelabuhan atau satu konvoi, melainkan masa depan Aliansi Baru yang selama satu dekade tampak solid.

Yang membuat babak ini begitu rumit adalah posisi Dewan Transisi Selatan (STC): secara formal pernah ikut dalam arsitektur pemerintahan yang diakui internasional, namun secara politis mendorong proyek kebangkitan Yaman Selatan pra-1990. Bagi Riyadh, gerak maju separatis bukan saja mengancam keutuhan teritorial, tetapi juga merusak narasi bahwa koalisi hadir untuk memulihkan negara. Bagi Abu Dhabi, STC dipandang sebagai mitra lapangan yang “bisa bekerja” dan efektif mengamankan wilayah pantai. Ketika kedua logika ini bertabrakan, Konflik berubah menjadi “perang di dalam perang” yang menelan energi, menunda perundingan, dan membuka ruang manuver bagi aktor lain. Benarkah retaknya hubungan ini akan mengendurkan tekanan pada Houthi? Atau justru memperpanjang bencana kemanusiaan karena pusat keputusan terpecah? Ujungnya, pertarungan Diplomasi dan kalkulasi Regional akan menentukan apakah Yaman memasuki fase stabilisasi, atau tenggelam lebih dalam dalam spiral fragmentasi.

• Puncak Ketegangan: serangan udara di pelabuhan Al Mukalla terhadap dua kapal yang dituduh membawa perlengkapan militer untuk STC.
• Respons Sana’a (pemerintahan yang diakui internasional): keadaan darurat 90 hari, pembatalan pakta keamanan dengan UEA, serta ultimatum penarikan pasukan dalam 24 jam.
• Perselisihan tujuan: Arab Saudi menitikberatkan keutuhan negara dan stabilitas pusat; UEA condong ke kemitraan aktor lokal di selatan dan keamanan maritim.
• STC sebagai simpul masalah: berada “di dalam” struktur politik, tetapi mempromosikan agenda pemisahan yang mengubah keseimbangan lapangan.
• Dampak strategis: melemahkan fokus kolektif melawan Houthi, mengerek risiko konflik internal, dan memperumit jalur Diplomasi Regional.

Dulu Bersahabat, Kini Arab-Saudi Kecewa dengan UEA: Al Mukalla dan “Garis Merah” Keamanan

Pada episode yang kini sering dibicarakan sebagai titik balik, serangan udara koalisi pimpinan Arab-Saudi menghantam area pelabuhan Al Mukalla menjelang fajar. Narasi resmi menekankan bahwa operasi tersebut bersifat terbatas: tujuan utamanya menetralkan distribusi senjata berat yang dianggap dapat mengubah kalkulasi kekuatan di selatan Yaman. Namun, dampak visual di lapangan—puluhan kendaraan militer hangus dan kerusakan signifikan pada area pelabuhan—membuat pesan politiknya jauh melampaui label “terbatas”. Dalam banyak konflik modern, satu insiden logistik dapat menjadi simbol: bukan sekadar soal barang yang dibawa kapal, tetapi soal siapa yang mengendalikan pintu masuk, siapa yang memberi perlindungan, dan siapa yang berhak menentukan mitra bersenjata.

Kementerian luar negeri Saudi menyusul dengan pernyataan keras bahwa ancaman terhadap keamanan nasional adalah “garis merah”. Frasa seperti ini jarang dipakai tanpa niat mengirim sinyal ke banyak audiens sekaligus: kepada UEA, kepada kelompok lokal, kepada pemerintahan Yaman yang diakui internasional, dan kepada mitra Barat yang selama ini melihat koalisi sebagai blok yang relatif kompak. Dalam praktiknya, garis merah berarti perubahan aturan main. Jika sebelumnya perbedaan kepentingan dikelola lewat koordinasi tertutup, momen Al Mukalla menunjukkan bahwa Riyadh bersedia memperlihatkan ketegasan di ruang terbuka, bahkan bila itu menimbulkan risiko retaknya koordinasi di front lain.

Untuk menggambarkan bagaimana cepatnya eskalasi, bayangkan seorang petugas bea-cukai fiktif bernama Nabil yang bertugas di sekitar rute logistik Hadramaut. Pada hari-hari normal, ia menilai kontainer, memeriksa manifest, dan berusaha menyeimbangkan tekanan dari berbagai faksi. Namun ketika dua kapal diserang, rutinitas administratif berubah menjadi krisis keamanan. Setiap truk yang bergerak diperlakukan sebagai potensi provokasi, setiap radio call di pos pemeriksaan menjadi sumber rumor. Bagi warga pelabuhan, ketidakpastian itu sering lebih menyakitkan daripada satu ledakan: karena pasar tutup, harga naik, dan keluarga memilih mengungsi lebih jauh dari garis pantai.

Di tingkat Diplomasi Regional, insiden ini juga memperlihatkan bagaimana perang Yaman terhubung dengan rasa cemas global mengenai jalur perdagangan dan ketegangan lintas kawasan. Para analis kerap membandingkan dinamika ini dengan kecemasan di titik panas lain, misalnya ketegangan militer di Selat Taiwan, di mana satu pergerakan armada dapat memicu kalkulasi ulang banyak negara. Bedanya, di Yaman, sumber api tidak hanya datang dari musuh utama, melainkan dari friksi antar sekutu.

Al Mukalla akhirnya menjadi panggung yang menelanjangi dua logika keamanan. Logika pertama: menjaga koherensi negara Yaman agar tidak runtuh menjadi mozaik wilayah bersenjata. Logika kedua: membangun “zona pengaruh” yang dianggap lebih stabil dan dapat diprediksi lewat mitra lokal. Ketika dua logika ini bertemu tanpa pagar koordinasi yang jelas, Krisis Aliansi pun terasa tak terhindarkan. Dan insight yang tertinggal dari bagian ini sederhana tetapi tajam: dalam konflik berkepanjangan, pelabuhan bisa lebih menentukan daripada parit, karena di sanalah senjata, uang, dan legitimasi bertemu.

Timeline Konflik Yaman dan Kaitannya dengan Arab-Saudi–UEA: Dari Koalisi Anti-Houthi ke Perang “Di Dalam Perang”

Untuk memahami mengapa Ketegangan Arab-Saudi dan UEA di Yaman terasa begitu merusak, penting melihat garis waktu yang membentuk persepsi masing-masing pihak. Dalam fase awal perang modern Yaman, koalisi Teluk tampil dengan musuh yang relatif jelas: Houthi di utara, dengan dukungan Iran yang disebut-sebut meningkatkan kemampuan rudal dan drone. Kerangka ini membuat publik melihat Saudi dan UEA sebagai satu paket. Namun seiring konflik memanjang, prioritas bergeser dari “menang cepat” menjadi “mengelola risiko”, dan pada fase itulah kepentingan mulai bercabang.

Secara historis, luka pemisahan utara-selatan juga belum sepenuhnya sembuh. Penyatuan pada 1990 menjadi rujukan penting: ia menutup babak negara Yaman Selatan yang merdeka, tetapi tidak menghapus identitas politik lokal. Ketika STC kemudian tampil membawa gagasan pemulihan negara selatan, isu lama hidup kembali dengan bahasa baru: bukan lagi ideologi perang dingin, melainkan tuntutan representasi, kontrol sumber daya, dan keamanan wilayah pesisir. Di titik ini, dukungan eksternal menjadi penentu: siapa yang disokong akan memiliki kapasitas administratif dan militer yang lebih besar, dan itu mengubah keseimbangan internal.

Apa pelajaran dari timeline ini? Bahwa retaknya Aliansi jarang terjadi karena satu insiden tunggal. Biasanya, ia adalah akumulasi keluhan kecil: koordinasi yang tidak sinkron, perbedaan daftar ancaman, dan kompetisi pengaruh di wilayah yang sama. Pada tingkat operasional, dua komandan dapat menganggap satu wilayah sebagai “buffer keamanan”, sementara pihak lain menilainya sebagai “wilayah kedaulatan” yang tak boleh dinegosiasikan. Kesalahan membaca motif itulah yang membuat tindakan satu pihak dilihat sebagai sabotase oleh pihak lain.

Di sini, relevan juga melihat bagaimana konflik-konflik besar dunia menimbulkan efek demonstrasi: ketika sanksi, embargo, atau blokade menjadi instrumen normal di tempat lain, aktor regional belajar bahwa ekonomi dan logistik dapat dipersenjatai. Pembaca yang mengikuti dinamika global mungkin menangkap kemiripan pola dengan perang Rusia–Ukraina dan sanksinya, meski konteksnya berbeda. Intinya, jalur pasokan dan legitimasi internasional sama-sama dapat dipakai sebagai tuas tekanan, dan Yaman menjadi ruang uji paling rentan.

Timeline ini menuntun ke pertanyaan berikut: ketika perbedaan kepentingan sudah terbuka, apakah negara pusat masih mampu memegang kendali? Bagian selanjutnya memperlihatkan bagaimana Sana’a (pemerintahan yang diakui internasional) mencoba merebut kembali narasi dengan keadaan darurat dan langkah diplomatik keras—dan mengapa itu justru menambah kompleksitas. Insight akhirnya: semakin panjang konflik, semakin banyak “tujuan sampingan” yang berubah menjadi tujuan utama.

Kronologi Perang Baru Arab: Saudi vs UEA di Yaman Selatan dan Pertaruhan Legitimasi Pemerintah

Ketika Ketua Dewan Kepemimpinan Kepresidenan Yaman, Rashad Al Alimi, mengumumkan keadaan darurat nasional 90 hari, ia bukan sekadar mengaktifkan perangkat keamanan. Ia sedang mengirim pesan bahwa negara masih ada, masih punya otoritas, dan masih bisa memerintah di tengah fragmentasi. Keputusan berikutnya—membatalkan pakta keamanan dengan UEA dan memberi ultimatum penarikan pasukan dalam 24 jam—memperlihatkan taruhan yang lebih tinggi: memaksa pilihan biner pada aktor eksternal, sekaligus mencoba mengunci dukungan Riyadh di belakang legitimasi pemerintah pusat.

Di permukaan, langkah itu tampak tegas. Namun dalam medan politik Yaman, ketegasan sering memiliki biaya tersembunyi. STC, yang menolak keputusan tersebut, dapat mengklaim bahwa keadaan darurat adalah cara “menghukum” wilayah selatan dan menutup ruang negosiasi. Pada saat yang sama, karena STC pernah menjadi bagian dari susunan pemerintahan yang diakui internasional, publik pun bingung: apakah ini tindakan disiplin internal, atau awal dari konflik saudara yang baru? Kebingungan seperti ini adalah bahan bakar propaganda yang efektif.

Bayangkan studi kasus kecil di Aden: seorang pemilik toko suku cadang kapal bernama Salma (tokoh fiktif) mengandalkan pasokan rutin dari pelabuhan-pelabuhan selatan. Saat status darurat diumumkan, beberapa pemasok menahan pengiriman karena takut pemeriksaan baru dan penyitaan. Salma tidak peduli istilah “pakta keamanan”; yang ia rasakan adalah arus barang yang tersendat, pelanggan yang menunda belanja, dan ketegangan sosial yang naik. Dari cerita mikro seperti ini, terlihat bagaimana kebijakan tingkat tinggi cepat merembes menjadi Krisis kehidupan sehari-hari.

Dukungan Arab-Saudi pada keputusan Al Alimi memberi bobot ekstra. Riyadh mendesak UEA menghentikan dukungan finansial dan militer kepada kelompok separatis. Dalam bahasa diplomatik, ini setara dengan menuntut perubahan desain kebijakan luar negeri Abu Dhabi di Yaman Selatan. Di sisi lain, Abu Dhabi selama bertahun-tahun memandang kemitraan dengan aktor lokal sebagai cara menghindari ketergantungan pada elite pusat yang terfragmentasi. Maka, ketika Saudi menekan, UEA menilai tekanan itu mengabaikan “fakta lapangan” yang selama ini mereka kelola.

Situasi makin sensitif karena wilayah selatan—termasuk Hadramaut—memiliki nilai ekonomi dan strategis. Di sinilah pertarungan legitimasi berubah menjadi pertarungan pengelolaan sumber daya: siapa mengamankan jalan raya, siapa memungut pajak lokal, siapa melindungi fasilitas energi, dan siapa mengontrol pelabuhan. Dalam konflik kontemporer, kontrol administratif sering lebih menentukan daripada kemenangan militer, karena ia membentuk kemampuan membayar gaji, memberi layanan, dan membeli loyalitas.

Mengapa istilah “perang baru” muncul? Karena garis bentrokan bukan lagi pemerintah vs Houthi semata, melainkan pro-pemerintah vs pro-separatis di ruang yang sama. Ini bukan sekadar perubahan peta, melainkan perubahan jenis konflik: dari perang koalisi menjadi Konflik multipusat. Bagian ini meninggalkan satu insight: ketika legitimasi diperebutkan oleh sekutu sendiri, setiap keputusan keras berisiko memecah fondasi yang hendak diselamatkan.

Retaknya Aliansi Saudi–UEA: Persaingan Kepentingan, Keamanan Maritim, dan Diplomasi Regional

Retaknya Aliansi Saudi–UEA di Yaman tidak dapat dipahami hanya sebagai pertengkaran dua negara. Ia adalah tabrakan dua peta kepentingan. Saudi cenderung memprioritaskan stabilitas pemerintahan pusat yang diakui internasional, karena itu memberi kerangka legal untuk negosiasi, bantuan, dan rekonstruksi. UEA, sementara itu, memandang keamanan jalur laut dan pelabuhan selatan sebagai kepentingan langsung: stabilitas yang bisa diukur lewat kontrol atas titik-titik pesisir, bukan lewat keputusan elite yang jauh dari lapangan.

Karena itu, dukungan UEA kepada STC—dalam perspektif Saudi—terlihat sebagai strategi “membangun negara di dalam negara”. Sementara dalam perspektif Abu Dhabi, kemitraan dengan STC dipandang sebagai cara menambal kekosongan tata kelola di wilayah selatan. Dua perspektif ini sama-sama punya argumen keamanan, tetapi keduanya sulit dipertemukan jika tidak ada mekanisme pembagian peran yang transparan. Saat mekanisme itu runtuh, Ketegangan berubah menjadi saling tuding.

Dalam Diplomasi Regional, keretakan ini beresonansi luas. Negara-negara yang sebelumnya mengandalkan koalisi sebagai satu pintu komunikasi kini harus menebak: siapa yang benar-benar memegang kendali keputusan? Fragmentasi pusat keputusan biasanya memperlambat perundingan, karena mediator harus mengumpulkan lebih banyak “tanda tangan politik”. Di tempat lain, PBB sering mencoba menjaga jalur politik tetap hidup di tengah perang; gambaran peran tersebut dapat dilihat dari diskusi soal solusi politik PBB di Sudan, meski medan dan aktornya berbeda. Intinya, ketika aktor lokal dan regional bertambah, pekerjaan diplomasi menjadi lebih mirip merajut jaring daripada menarik satu tali.

Keretakan juga memunculkan dilema reputasi. Saudi tidak ingin terlihat membiarkan separatisme yang bisa menular ke tempat lain. UEA tidak ingin terlihat meninggalkan mitra lokal yang selama ini bergantung pada dukungan mereka. Kedua negara juga memikirkan hubungan dengan mitra global: bagaimana menjelaskan tindakan militer, bagaimana menata ulang bantuan, dan bagaimana menghindari cap bahwa koalisi berkonflik internal. Di era informasi, narasi menjadi medan perang kedua—kadang lebih cepat dari pergerakan tank.

Menariknya, efek Krisis ini berpotensi menyeberang ke ranah ekonomi. Investor dan pelaku perdagangan memperhatikan risiko di Laut Arab dan Teluk Aden, bukan karena mereka memetakan ideologi faksi, tetapi karena mereka membaca premi asuransi dan kepastian pelayaran. Dalam logika itu, berita luar negeri sering berdampak hingga ke pasar yang jauh; pembaca bisa membandingkannya dengan sentimen yang memengaruhi bursa, misalnya ketika IHSG melemah saat pembukaan dipicu kombinasi faktor global dan domestik. Dengan kata lain, retak aliansi di Yaman bukan drama lokal semata; ia memproduksi ketidakpastian yang “diperdagangkan” dalam bentuk risiko.

Bagian ini mengarah pada pertanyaan yang lebih keras: jika Saudi dan UEA tidak menyamakan tujuan di selatan, apa dampaknya terhadap perang melawan Houthi dan terhadap nasib warga sipil? Di bagian berikut, fokus bergeser ke konsekuensi strategis dan kemanusiaan, termasuk bagaimana konflik yang melebar sering membuat isu HAM kembali menjadi sorotan global. Insight akhirnya: dalam politik regional, musuh bersama tidak otomatis menjamin strategi bersama.

Dampak Krisis Aliansi Baru terhadap Perang Melawan Houthi dan Krisis Kemanusiaan di Yaman

Salah satu konsekuensi paling langsung dari Krisis Aliansi Baru adalah terpecahnya fokus militer dan politik. Ketika energi koalisi tersedot untuk mengelola friksi internal, tekanan kolektif terhadap Houthi berkurang—baik dalam bentuk operasi, negosiasi, maupun strategi komunikasi. Dalam konflik yang sudah bertahun-tahun, jeda koordinasi seperti ini adalah peluang: pihak yang lebih terorganisir dapat mengkonsolidasikan kontrol, memperbaiki rantai pasok, dan memperkuat posisi tawar. Pertanyaannya tajam: siapa yang paling diuntungkan ketika sekutu sibuk bertengkar?

Dampak kemanusiaan muncul melalui mekanisme yang sering luput dari sorotan headline. Ketika keadaan darurat diberlakukan, pergerakan barang dan orang biasanya lebih ketat. Jalur logistik bisa berlapis pos pemeriksaan, izin baru, atau risiko penahanan. Bagi keluarga Yaman, itu berarti harga tepung dan bahan bakar naik dalam hitungan hari, bukan bulan. Klinik kesulitan memperoleh obat, sekolah menunda kegiatan, dan pekerja harian kehilangan pemasukan. Di kota-kota pelabuhan, satu rumor tentang bentrokan cukup untuk membuat pasar tutup sebelum tengah hari.

Di sinilah isu HAM kembali menguat. Konflik internal yang melibatkan aktor yang sebelumnya berada dalam satu pemerintahan memperbesar risiko pelanggaran: penangkapan sewenang-wenang, penghilangan, atau pembalasan berbasis afiliasi. Perhatian publik global pada pelanggaran HAM di berbagai tempat—misalnya diskusi mengenai krisis HAM di Gaza—membentuk iklim di mana perang Yaman dapat kembali mendapat sorotan tajam jika eskalasi menelan warga sipil. Sorotan itu bukan hanya moral; ia dapat berubah menjadi tekanan politik pada pemasok senjata, donor bantuan, dan mitra dagang.

Krisis aliansi juga mempengaruhi kapasitas rekonstruksi dan layanan dasar. Banyak program bantuan, rehabilitasi infrastruktur, dan dukungan gaji aparatur di wilayah tertentu bergantung pada stabilitas pengendalian wilayah. Bila peta kekuasaan berubah cepat, organisasi bantuan terpaksa menegosiasikan akses ulang, memperbarui jaminan keamanan, bahkan menghentikan operasi sementara. Dalam situasi seperti itu, “kemenangan” politik tidak banyak artinya bagi warga yang membutuhkan air bersih dan listrik.

Menarik untuk melihat bagaimana pembuat kebijakan di luar kawasan menilai Yaman dalam konteks perubahan global 2026: meningkatnya ketidakpastian ekonomi, persaingan pengaruh, dan tekanan publik pada isu kebebasan sipil. Diskusi domestik Indonesia tentang kerangka hukum dan kebebasan, misalnya dalam perdebatan dampak KUHP terhadap kebebasan sipil, menunjukkan bagaimana isu tata kelola dan legitimasi bisa menjadi bahan perdebatan luas. Yaman menghadapi versi ekstremnya: ketika legitimasi dipertarungkan dengan senjata, ruang sipil menyusut paling cepat.

Namun, bagian paling menentukan adalah efek jangka menengah: jika Saudi dan UEA gagal menyepakati pembagian peran, fragmentasi Yaman bisa semakin permanen. Negara yang terpecah membuat perjanjian damai lebih sulit, karena tidak ada satu otoritas yang dapat menjamin implementasi. Akhirnya, Konflik menjadi serial tanpa akhir, dan generasi baru tumbuh dalam ekonomi perang. Insight penutup bagian ini: krisis kemanusiaan bukan “akibat samping” perang, melainkan indikator apakah strategi politik bekerja—dan di Yaman, indikator itu sedang memburuk ketika aliansi melemah.